Bakal calon presiden dari Koalisi Persatuan dan Perubahan, Anies Baswedan menilai terdapat dua agenda Reformasi yang belum tuntas. Meski usia reformasi telah menginjak 25 tahun atau sejak jatuhnya rezim Orde Baru.
Anies yang akan diusung oleh Partai Nasdem ini menyebut pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme serta permasalahan otonomi daerah masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin negara selanjutnya.
“Kita kumpul hari ini tepat 25 tahun reformasi di Indonesia. Tapi sambil kita menengok kok bisa kita sudah 25 tahun dari reformasi yang dulu kita bicara tentang memberantas kolusi, korupsi, nepotisme, sekarang justru muncul mafia A, mafia B, mafia C, mafia D,” kata Anies dalam acara temu kebangsaan yang berlangsung di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu (21/5/2023).
Sementara itu, dalam pidato kebangsaan bertajuk Perubahan Untuk Keadilan Sosial, Anies juga menyoroti soal otonomi daerah. Anies melihat kini proyek kepala daerah yang tidak selesai langsung diambil oleh Pemerintah Pusat. Menurut Anies, jika daerah tidak bisa menyelesaikan maka harus dicarikan solusi untuk bisa menyelesaikannya.
“Kita punya masalah banyak, sebagian masalah itu harus diselesaikan di daerah sebagian diselesaikan di pusat. Kalau daerah tidak bisa menyelesaikan maka harus dicari cara agar daerah bisa menyelesaikan. Tapi kalau daerah tidak bisa menyelesaikan diambil ke pusat dan ujungnya tidak selesai juga, malah menyulitkan masa depan orang-orang di daerah,” kata Anies.
Ketimbang diambil alih oleh pemerintah pusat, Anies lebih mendorong supaya kepala daerah tetap menjalankan kebijakannya dan menjalankan fungsi pegawasan supaya kebijakan tetap berjalan dengan benar.
“Kita punya kecenderungan, kalau di daerah tidak jalan ambil alih ke pusat dilakukan sentralisasi. Ingat, republik ini luasnya luar biasa, penduduknya tersebar di enam ribu kepulauan. Berikan kepada kita semua kewenangan untuk menyelesaikan, awasi, pastikan tereksekusi, dengan cara seperti itu rakyat bisa merasakan pemerintah hadir di seluruh wilayah Indonesia
