Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengkritisi dua kebijakan pemerintah. Kritik tersebut Anies sampaikan melalui tulisan berjudul “Indonesia Darurat Krisis Iklim” yang dimuat laman mediaindonesia.com.
Dalam tulisan tersebut Anies membicarakan banyak hal mengenai krisis iklim yang terjadi di Indonesia. Anies menilai dua kebijakan dari pemerintah ini tidak menyelesaikan masalah iklim yang tengah dihadapi oleh Indonesia. Apa saja dua kebijakan tersebut? Berikut ini adalah selengkapnya.
1. Kebijakan Subdsidi Mobil Listrik
Menurut Anies, dalam mengatasi krisis iklim dibutuhkan keberpihakan kepada masyarakat. Alih-alih berpihak kepada masyarakat kecil,
pemerintah justru memberikan subsidi mobil listrik pribadi yang hanya bisa dinikmati kalangan masyarakat tertentu.
Menurut Anies, harusnya pemerintah mendorong untuk ekpansi dan elektrifikasi transportasi masal yang dampaknya bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Anies mendorong adanya evidence based policy, bukan collusion based policy.
Anies juga menilai untuk perlu mengajak warga untuk berkolaborasi melahirkan banyak problem solver. Negara tidak bisa menyelesaikan masalah krisis iklim sendirian, sehingga perlu adanya kolaborasi dan diplomasi.
2. Kebijakan Ekspor Pasir Laut
Ditengah situasi masalah krisis iklim yang terjadi didepan mata, dimana pulau-pulau terdepan rawan tenggalam, daerah pesisir terancam abrasi namun pemerintah justru mengizinkan ekspor pasir laut.
Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan yang mulai berlaku sejak 15 Mei 2023 ini, mengatur tentang pemanfaatan pasir laut salah satunya untuk diekspor.
Menurut Anies, kebijakan ini tentu berkebalikan dengan penyelesaian masalah krisis iklim yang terjadi. Hal ini menjadi cermin buram bahwa penyelenggara negara belum memprioritaskan penyelesaikan masalah krisis iklim untuk menghadirkan kualitas hidup yang baik bagi warganya.
Gagasan Anies Baswedan Untuk Mengatasi Krisis Iklim
Berkat pengalaman mengatasi krisis iklim selama menjabat jadi Gubernur DKI, perlu menghadirkan solusi yang komprehensif. Menurut Anies, dalam menangani krisis iklim dibutuhkan gagasan baru.
Pertama, akan mengutamakan perpektif ekosistem sosial dalam pembangunan. Menurutnya, cara-cara pembangunan yang kuno ini harus segera dihentikan. Pembangunan harus wajib berkeadilan iklim.
Kedua, penegakan hukum bagi perusak lingkungan. Para mafia yang mengeksploitasi lingkungan harus dihukum secara tegas. Hal ini untuk menjaga alam dari kerusakan iklim adalah upaya untuk mewariskan bumi yang lestari kepada generasi-generasi selanjutnya.
Ketiga, berkolaborasi. Upaya menjaga alam dari kerusakan akibat krisis iklim perlu menjadi gerakan bersama. Bekolaborasi dengan anak muda untuk mewujudkan keadaan iklim yang sehat. Semakin luas ruang itu diberikan, maka semakin banyak pula terobosan dan solusi yang akan muncul untuk menghadapi krisis iklim.
